Etika dalam Bermasyarakat

Etika Masyarakat adalah segala hal yang mengatur masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan, adat-istiadat, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Etika terkadang dibentuk dari kebiasaan yang telah terjadi secara turun temurun atau sudah dilakukan oleh nenek moyang. Etika juga terkadang berasal dari nilai-nilai keagamaan yang dipercayai masyarakat. Sehingga etika pada umumnya adalah segala jenis hukum yang mengatur moral, adat dan kesopanan dalam bermasyarakat.

Dalam bersosialisasi di masyarakat, manusia memerlukan etika sebagai pedoman dalam berkata, berpikir dan melakukan suatu kebiasaan yang baik untuk dianut sehingga dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Maka dari itu, pemahaman akan etika dalam kehidupan bertetangga dan  bermasyarakat sangat penting untuk dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

     Etika menjadi tolak ukur dalam menghadapi berbagai perbedaan moral yang ada di masyarakat. Sehingga masyarakat dapat berargumentasi secara rasional dan kritis serta dapat mengambil sikap wajar dalam menghadapi sesamanya.

     Etika memiliki cakupan yang sangat luas dalam kehidupan manusia. Etika dalam masyarakat berkembang sesuai dengan adat istiadat , kebiasaan, nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana

Contoh :

Ketika seseorang/sekelompok orang melakukan pengrusakan/pencurian barang milik orang lain.

Pasal 406 Ayat (1) KUHP:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Hukum Perdata

Hukum Perdata pada etika masyarakat merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Bisa disebut sistem nilai moral. Misalnya etika dalam agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Etika bisa disebut sebagai kumpulan asas atau nilai moral (kode etik). Misalnya kode etik kedokteran, kode etik peneliti, kode etik jurnalis, kode etik pengacara dll. Selain itu, etika juga mengandung hal tentang yang baik atau buruk. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.

Contoh :

Seorang pejabat pemerintah (Negara) dipercaya untuk mengelola uang negara. Uang milik Negara berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pejabat tersebut ternyata melakukan penggelapan uang Negara utnuk kepentingan pribadinya (korupsi), dan tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang dipakainya itu kepada pemerintah. Perbuatan pejabat tersebut adalah perbuatan yang merusak etika sosial. Selain itu, hukuman sosial yang biasanya timbul adalah dikucilkan dari masyarakat.

Sumber :

http://www.academia.edu/9689846/PENTINGNYA_ETIKA_DALAM_KEHIDUPAN_BERMASYARAKAT

http://hukumpidana.bphn.go.id/

http://www.slideshare.net/septianbarakati/makalah-etika-manusia-dalam-masyarakat

UU RI Nomor 36 Tahun 1999 Pasal 26

Undang – Undang Republik Indonesia

Nomor 36 Tahun 1999

Tentang Telekomunikasi

Pasal 26

(1)

Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dan persentase pendapatan.

Pembahasan :

Mengenai ayat 1 diatas dijelaskan dalam menyelenggarakan jaringan atau jasa telekomunikasi diwajibkan membayar biaya penyelenggaraan tersebut serta memberikan hasil pendapatan sesuai persentase yang ditentukan.

Contoh : Jasa Penyedia Internet, Jasa Penyedia Konten

(2)

Ketentuan mengenai biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pembahasan : Mengenai ayat 2 diatas dijelaskan bahwa biaya penyelenggaraan telekomunikasi seperti ayat 1 diwajibkan membayar biaya yang sudah ditentukan atau sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah. Jadi biaya berdasarkan Peraturan.

Contoh : PT Telkom Indonesia, Kami menerapkan tarif jasa telekomunikasi sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No.36/1999 dan Peraturan Pemerintah No.52/2000, tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan jenis tarif, struktur dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sumber :

-       http://dittel.kominfo.go.id/dokumen/q-a/penyelenggaraan-jaringan-- telekomunikasi/penyelenggaraan-jasa-telekomunikasi/

-          http://www.telkom.co.id/UHI/CDInteraktif2013/ID/0036_tarif.html